Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, menyoroti pentingnya netralitas penyelenggara Pilkada serentak 2024, termasuk aparat keamanan, ASN, dan pejabat daerah. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2024), Budi mengingatkan bahwa Keputusan MK Nomor 136/PUU-XII/2024 telah mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang tidak netral.

“Netralitas adalah kunci untuk memastikan kualitas Pilkada yang jujur dan adil,” ujar Budi di Gedung Menkopolkam, Jakarta Pusat.

Ia juga meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan menjaga persatuan meski ada perbedaan pilihan. Budi menegaskan bahwa Pilkada Serentak merupakan momentum penting bagi masa depan bangsa.

Ia menyebut dalam pilkada kali ini masyarakat akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati.

“Kami berharap Pilkada serentak ini melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, amanah, dan mampu mendorong kesejahteraan,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah telah memetakan daerah rawan, baik dari aspek keamanan maupun teknis penyelenggaraan. Pemetaan mencakup aspek keamanan, teknis, dan bencana alam.

“Daerah rawan bencana seperti Gunung Lewotobi di NTT dan Gunung Ibu di Maluku menjadi perhatian utama,” ujar Budi.

Budi memastikan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri telah bersinergi untuk mengatasi berbagai potensi gangguan guna memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar.